TIMURVIEWS.COM | WAMENA – Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, S.H., M.H., menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar tidak sekadar menduduki jabatan, tetapi mampu menunjukkan kinerja nyata yang berdampak bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di Kantor Bupati Jayawijaya, Senin (15/6/2026).
Dalam arahannya, Bupati Atenius Murip menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui program kerja, inovasi, dan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kalian ada di lapangan, tunjukkan kinerja secara bertanggung jawab. Bukan hanya pegang jabatan, tetapi kinerjanya nol di lapangan," tegas Bupati.
Ia juga menyoroti masih adanya pejabat yang hanya terlihat aktif ketika kegiatan pencairan bantuan sosial (bansos) maupun bantuan dana kampung (bandes) berlangsung.
Menurutnya, kehadiran dalam kegiatan seremonial tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan seorang pemimpin.
"Terlihat aktif saat pencairan bansos atau bandes, itu bukan kinerja. Kinerja adalah ketika mampu mewujudkan visi dan misi melalui sebuah perubahan, sekecil apa pun itu. Yang terpenting, ada program yang benar-benar terealisasi selama masa kepemimpinan," ujarnya.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat menghentikan budaya berbangga diri hanya karena memiliki jabatan tanpa disertai kerja nyata.
Arahan tersebut sekaligus mempertegas konsistensi kepemimpinan Atenius Murip yang sebelumnya juga menaruh perhatian besar pada penegakan disiplin, keamanan, dan ketertiban di Kota Wamena, termasuk mengimbau masyarakat untuk tidak membawa alat perang ke wilayah perkotaan demi menjaga stabilitas dan menciptakan rasa aman bagi seluruh warga.
Bupati menegaskan bahwa setiap pejabat harus meninggalkan jejak pembangunan yang dapat diwariskan kepada masyarakat, bukan sekadar mengisi masa jabatan tanpa hasil yang terukur.
"Stop membanggakan diri jika hanya bisa memegang jabatan tetapi tidak ada aksi nyata. Jabatan harus meninggalkan manfaat bagi masyarakat."
(**)