Menurut Tundani, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di bidang pendidikan, Tundani menilai proses belajar mengajar di berbagai jenjang, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, belum berjalan secara optimal. Ia juga menyoroti masih adanya persoalan yang dihadapi mahasiswa asal Lanny Jaya di berbagai kota studi, seperti Jayapura dan Manokwari.
"Masih ada mahasiswa yang mengalami keterlambatan pembayaran kontrakan, bantuan beasiswa yang belum berjalan normal, hingga bantuan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir yang belum terealisasi," ungkapnya.
Tundani menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian agar tidak menghambat masa depan generasi muda Lanny Jaya. Ia meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Selain itu, Tundani juga mempertanyakan realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan beasiswa mahasiswa miskin yang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 disebut telah terealisasi 100 persen.
"Data dalam laporan harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kami masih menemukan berbagai persoalan yang perlu segera diselesaikan," tegasnya.
Di sektor kesehatan, Komisi III/C DPRK Lanny Jaya juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala puskesmas di seluruh wilayah. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan yang belum maksimal, termasuk penanganan penyakit kulit seperti kudis yang masih banyak ditemukan.
Ia berharap pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan sehingga masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, memperoleh layanan yang cepat, merata, dan berkualitas.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Tundani tetap memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya atas berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan. Ia memahami adanya tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, namun menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.
Sebagai lembaga pengawas, DPRK melalui Komisi III/C akan terus mengawal pelaksanaan program pemerintah agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Setiap realisasi anggaran harus sejalan dengan program dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat," tutup Tundani Kogoya.
(**)
.webp)
.webp)
0 Komentar