PAPUA PEGUNUNGAN| TIMURVIEWS.COM — Aksi jilid III ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (15/9/2026), berujung pada sikap tegas Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere.
Dalam aksi yang digelar di Kantor DPR Papua Pegunungan tersebut, ribuan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Kabupaten Jayawijaya menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para pelajar juga meminta anggaran MBG dialihkan untuk mendukung pendidikan gratis di Tanah Papua dan seluruh Indonesia.
Sekretaris SPWP Wilayah Lapago, Sehan Kabak, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak di Papua dengan tuntutan utama menghentikan program MBG dan mewujudkan pendidikan gratis.
“Aksi ini kami lakukan secara serentak di Papua dengan tema nasional hentikan program MBG dan memberikan pendidikan gratis di seluruh Indonesia dan khususnya di Tanah Papua,” kata Sehan.
Menurut Sehan, program MBG dinilai tidak memberikan dampak yang diharapkan dan justru menimbulkan persoalan, termasuk kasus keracunan makanan.
Ia meminta pemerintah mengalihkan anggaran yang dialokasikan untuk MBG ke sektor pendidikan serta segera menyelesaikan kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah.
“Oleh karena itu, segera alihkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendidikan yang diambil untuk MBG, kembalikan ke pendidikan. Segera selesaikan kasus keracunan MBG di seluruh Indonesia dan khususnya di Depapre Jayapura,” ujarnya.
Selain itu, para pelajar meminta pemerintah menetapkan kasus keracunan MBG yang mereka klaim mencapai puluhan ribu korban sebagai bencana nasional.
Mereka juga menuntut penghentian pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di enam provinsi di Papua.
Ketua DPR Papua Pegunungan Ikut Tolak MBG
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan para pelajar. Ia bahkan ikut menandatangani surat penolakan terhadap program MBG.
“Kalau Natalius Pigai (Menteri HAM RI) bilang memberi makan itu hak asasi manusia, maka teman-teman pelajar tolak hari ini juga hak (Hak Asasi Manusia). Sehingga demi nama itu kami lembaga DPR juga sepakat. Ini program nasional yang gagal sehingga atas nama lembaga DPR saya sepakat ikut tolak,” ujar Elopere.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan dari ribuan pelajar SD, SMP hingga SMA/SMK yang mengikuti aksi.
Yos juga meminta pejabat yang terlibat dalam fasilitasi program MBG di Papua Pegunungan menghentikan langkah tersebut.
“Yang mau makan adalah adik-adik pelajar tapi mereka tolak, kenapa kami pejabat terlalu ngotot harus bangun barang itu di Papua Pegunungan. Pejabat yang ikut-ikut jadi fasilitator, kasih tempat, kami sudah baku tahu semua, berhenti,” tegasnya.
Ia memastikan aspirasi para pelajar akan dibawa ke pihak eksekutif untuk dibahas lebih lanjut.
“Ada pejabat-pejabat masuk keluar di sekolah-sekolah untuk paksakan MBG itu berhenti. Sehingga hari ini aspirasi ini tanggung jawab kami DPR dan eksekutif untuk kami akan bicara soal ini, karena yang izinkan untuk bangun tempat MBG adalah eksekutif,” katanya.
DPR Jamin Pelajar Tidak Diberi Sanksi
Di hadapan massa aksi, Yos Elopere juga memberikan jaminan bahwa pelajar yang menyampaikan aspirasi tidak boleh mendapatkan sanksi dari sekolah.
Ia meminta para guru dan pihak sekolah tidak menghukum maupun mengeluarkan siswa yang mengikuti aksi tersebut.
“Para guru jangan pernah memberikan sanksi atau keluarkan dari asal sekolah mereka. Mereka punya hak mengajukan aspirasi berpendapat. Guru mana dan sekolah mana yang memberikan sanksi atau dikeluarkan dari sekolah datang lapor ke kami DPRP,” tegas Yos.
Aksi tersebut diikuti oleh perwakilan mahasiswa, guru, tokoh agama, hingga orang tua murid. Kegiatan berlangsung hingga selesai dan massa kemudian membubarkan diri dengan aman dan tertib.
(DG)
