JAYAPURA| TIMURVIEWS.com – Pemerintah Provinsi Papua segera menuntaskan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan pelaksanaan program Kartu Pace Mace. Draf regulasi tersebut kini memasuki tahap final dan selanjutnya akan diserahkan kepada Biro Hukum untuk diproses sebelum ditandatangani Gubernur Papua Matius D. Fakhiri.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, mengatakan penyusunan Pergub beserta petunjuk teknis (juknis) program Kartu Pace Mace telah dibahas bersama tim terkait. Rancangan tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua.
“Draft Pergub-nya sudah final. Kami akan serahkan ke Biro Hukum untuk dibuatkan naskah draft Pergub secara paten supaya Bapak Gubernur bisa tanda tangan. Setelah itu, program ini bisa dijalankan,” ujar Medlama di Kota Jayapura, Senin (7/9/2026).
Program Kartu Pace Mace nantinya menggunakan sistem seleksi berbasis daring. Calon penerima bantuan cukup mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi yang disediakan, sehingga tidak perlu datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
Untuk program Mace (Mahasiswa Cerdas), Pemprov Papua menargetkan hingga 1.000 penerima secara bertahap selama periode pertama kepemimpinan Gubernur Matius D. Fakhiri bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.
Anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp60 miliar hingga Rp70 miliar. Bantuan diberikan sejak mahasiswa mulai menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan pendidikan.
Biaya pendidikan mahasiswa akan dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi berdasarkan tagihan resmi dari masing-masing kampus. Sementara itu, mahasiswa penerima juga akan memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup selama menjalani pendidikan.
Sementara itu, program Pace (Pelajar Cerdas) menyasar sekitar 3.000 pelajar yang tersebar di 12 sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua. Kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 miliar.
Pemprov Papua berencana mulai menjalankan program Kartu Pace Mace melalui anggaran perubahan. Namun, jumlah penerima pada tahun pertama akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Berapa yang dikasih, kita jalan. Supaya jangan program ini cuma meluncurkan saja tapi tidak dilakukan,” tegas Medlama.
Selain Kartu Pace Mace, Dinas Pendidikan Provinsi Papua juga telah menyelesaikan proses seleksi sekolah kedinasan secara terbuka. Seleksi tersebut melibatkan peserta dari seluruh kabupaten/kota di Papua.
Sebanyak 60 peserta dinyatakan lulus dan akan diberangkatkan setelah anggaran tambahan disahkan.
Medlama memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk pimpinan daerah. Menurutnya, seluruh peserta mengikuti tahapan seleksi dengan mekanisme yang sama.
“Tidak ada intervensi. Semua murni tes terbuka. Tidak ada jalur khusus. Semua anak Papua punya kesempatan yang sama,” tegasnya.
Dengan demikian, Pemprov Papua berharap program Kartu Pace Mace dapat segera direalisasikan setelah seluruh tahapan regulasi dan penganggaran rampung.
(**)
