WAMENA, TIMURVIEWS.COM — Ribuan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi unjuk rasa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (15/9/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Pegunungan.
Aksi damai ini melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP, SMA hingga SMK se-Kabupaten Jayawijaya. Mereka juga didampingi oleh mahasiswa serta sejumlah orang tua siswa.
Massa aksi kemudian bergerak menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Pegunungan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka secara langsung kepada wakil rakyat.
Setibanya di kantor DPR Papua Pegunungan, massa diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, bersama sejumlah anggota DPR Papua Pegunungan.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaan program MBG di wilayah Papua Pegunungan. Mereka meminta agar kebijakan tersebut mendapat perhatian dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk penyampaian pendapat secara damai. Para pelajar berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat didengar dan menjadi bahan pertimbangan DPR Papua Pegunungan dalam menyikapi pelaksanaan program MBG di daerah.
Keterlibatan pelajar dalam aksi ini menjadi perhatian karena program MBG berkaitan langsung dengan lingkungan pendidikan dan para siswa sebagai salah satu kelompok penerima manfaat.
Pertemuan dengan pimpinan DPR Papua Pegunungan menjadi ruang dialog bagi massa untuk menyampaikan sikap mereka secara langsung. Aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat diteruskan kepada pihak-pihak terkait untuk menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Papua Pegunungan.
Aksi ribuan pelajar di Wamena ini sekaligus menunjukkan adanya respons masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah. Massa berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah dan lembaga terkait.
(**)
