WAMENA | TIMURVIEWS.COM – Ribuan massa aksi dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) se wilayah adat Lapago memadati halaman Kantor DPRP Papua Pegunungan di Wamena, Sabtu (15/8/2026).
Aksi tersebut berlangsung selama lebih dari tiga jam. Massa menyampaikan sejumlah aspirasi dan orasi politik secara damai sebelum membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIT.
Massa mulai berdatangan dari berbagai titik sekitar pukul 11.00 WIT dan kemudian memenuhi halaman Kantor DPRP Papua Pegunungan. Secara bergantian, sejumlah peserta aksi menyampaikan orasi terkait berbagai persoalan politik dan kemanusiaan di Papua.
Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara terlihat memantau langsung situasi di lokasi selama aksi berlangsung. Hingga massa membubarkan diri, kegiatan berjalan dalam keadaan kondusif.
Salah satu isu utama yang disampaikan massa berkaitan dengan Perjanjian New York atau New York Agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962.
Selain itu, massa juga menyerukan penghentian Program Strategis Nasional (PSN) di Papua, penolakan terhadap keberadaan pasukan militer yang dinilai berlebihan di Papua, serta perhatian terhadap nasib ratusan ribu pengungsi akibat konflik bersenjata di berbagai wilayah Papua.
Dalam salah satu orasinya, seorang perempuan peserta aksi menyampaikan pandangannya mengenai persoalan politik Papua.
“Kita ini sudah merdeka, tapi Indonesia mati-matian mempertahankan karena perut Indonesia ada di atas tanah ini, tanah Papua,” ujarnya.
Peserta aksi lainnya menyoroti Perjanjian New York 1962 yang mereka nilai tidak sah.
“Kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1962 (New York Agreement) adalah ilegal. Hari ini kami perlu menyampaikan kepada bapak-bapak DPR bahwa kontrak yang dilakukan adalah ilegal. Irian Barat (Papua) 1962 dimasukkan ke dalam bingkai NKRI atas kepentingan imperialis Amerika dan Belanda,” katanya dalam orasi.
KNPB Soroti Sikap Pemerintah
Ketua Umum KNPB, Agus Kossay, dalam orasinya mempertanyakan sikap para pejabat daerah, mulai dari DPRP, bupati dan wali kota, Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga gubernur di enam provinsi di Tanah Papua terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi.
Menurut Kossay, lembaga-lembaga tersebut dinilai memiliki tanggung jawab untuk menyikapi persoalan masyarakat Papua secara menyeluruh.
“Suara rakyat Papua yang datang hari ini, yang ada di rumah dan yang akan lahir, bagaimana sebagai lembaga rakyat Papua, MRP, DPRP, gubernur, bupati se-Papua seharusnya menyikapi situasi kemanusiaan secara menyeluruh. Tidak hanya di Papua Pegunungan, tapi enam provinsi di Papua,” ujarnya.
Ia juga menyinggung konflik berkepanjangan di Papua yang menurutnya telah menimbulkan korban dari berbagai kelompok masyarakat.
“Akibat konflik tak berkesudahan, bukan hanya orang Papua yang mati, tapi juga orang non-Papua. Orang Papua jadi sasaran dari TNI/Polri, sementara orang non-Papua menjadi sasaran dari TPNPB di Tanah Papua,” kata Kossay.
Kossay mengatakan persoalan Papua perlu ditempatkan dalam kerangka penyelesaian politik. Menurut dia, berbagai proses yang terjadi selama ini menunjukkan masih adanya persoalan mendasar yang belum diselesaikan.
“Bagaimana persoalan-persoalan ini kita harus dudukkan pada posisinya dan menyelesaikan politik di Papua. Dari proses-proses yang lahir itu, menunjukkan kehadiran Indonesia secara ilegal dan dipaksakan menjadi bagian dari bangsa ini,” tegasnya.
Minta Dialog dan Perundingan
Kossay kemudian meminta seluruh pemangku kepentingan di enam provinsi di Tanah Papua untuk bersatu mencari solusi terhadap persoalan yang terjadi.
Ia juga mendorong pemerintah pusat membuka ruang dialog atau forum perundingan untuk membahas persoalan Papua.
“Jakarta harus buka forum untuk selesaikan kasus Papua di meja perundingan. Penyelesaian tidak bisa dengan cara kompromi politik sesaat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan yang tidak diselesaikan secara politik berpotensi terus memunculkan ketegangan dan perlawanan di tengah masyarakat.
Kossay juga menyampaikan kritik terhadap tekanan yang menurutnya dialami sejumlah pejabat Papua dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Kalau selama itu belum diselesaikan, rakyat akan terus melakukan perlawanan tanpa kekerasan di atas tanah ini. Itu tegas. Jadi saya tahu bapak-bapak itu selalu ditekan oleh BIN, BAIS, intelijen. Saya tahu, tapi kamu juga pura-pura tidak sakit, pura-pura tidak rasakan,” katanya.
Ia kemudian mengajak para pejabat yang disebutnya berada dalam tekanan untuk lebih berani menyampaikan persoalan Papua kepada pemerintah pusat.
“Bapak-bapak yang masuk dalam sistem ini ditekan oleh aparat keamanan, BIN, BAIS semua habis-habisan. Kalau itu terjadi, keluar dari sistem itu dan kembali dengan rakyat, lalu kasih tahu Jakarta bahwa Papua ada masalah. Sikapnya harus di situ,” ujarnya.
Aspirasi Diserahkan kepada DPRP
Selain menyampaikan orasi, massa KNPB juga menyerahkan aspirasi secara tertulis kepada perwakilan Nieuw-Guinea Raad di wilayah Lapago.
Aspirasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada DPRP Papua Pegunungan dan diterima langsung oleh Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere.
Setelah seluruh rangkaian penyampaian aspirasi selesai, massa membubarkan diri secara bertahap sekitar pukul 14.30 WIT. Aksi berlangsung tanpa bentrokan dan situasi di sekitar Kantor DPRP Papua Pegunungan tetap terpantau kondusif.
(**)
.webp)
.webp)
0 Komentar