WAMENA|TIMURVIEWS.COM— Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Papua Pegunungan yang terdiri dari PKS, Perindo, dan PSI menyoroti sejumlah persoalan dalam pembahasan Perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena, Senin (29/9/2026).
Fraksi PKS mengingatkan bahwa DPR dan pemerintah daerah merupakan mitra sejajar dalam pembahasan, pengesahan, dan pengawasan APBD. Karena itu, diperlukan keterbukaan dan sinergi dalam pengelolaan anggaran.
Fraksi PKS juga menyoroti penambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp465,9 miliar, yang membuat pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp1,214 triliun menjadi Rp1,704 triliun.
Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan penggunaan tambahan anggaran tersebut, termasuk kegiatan yang dibiayai, perangkat daerah pelaksana, waktu pelaksanaan, serta realisasinya.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Fraksi PKS menyoroti kondisi defisit anggaran. Defisit sebelum perubahan sekitar Rp80 miliar, kemudian bertambah sekitar Rp128 miliar dalam APBD Perubahan, sehingga total defisit mencapai Rp253,26 miliar.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PKS meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Fraksi PKS juga meminta adanya kepastian pembayaran gaji ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hak kedewanan, serta hak Majelis Rakyat Papua (MRP) hingga akhir 2026.
Fraksi PKS meminta APBD disusun secara sehat, transparan, dan akuntabel serta belanja yang tidak menjadi prioritas agar dirasionalisasi.
"Kami memandang serius, karena jika ada hal yang kurang tepat maka akan berdampak luas pada pembangunan dan masyarakat Papua Pegunungan. tegas Fraksi PKS.
Fraksi PKS juga menyoroti SiLPA APBD 2025 sebesar Rp10,79 miliar serta SiLPA earmarked sebesar Rp263,2 miliar dan meminta pemerintah menjelaskan peruntukannya.
Fraksi PKS meminta anggaran 2026 lebih diarahkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia, dengan ukuran keberhasilan yang terlihat dari manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS meminta pemerintah memberi perhatian terhadap gangguan keamanan dan konflik sosial, pengungsian, potensi kelaparan akibat gagal panen dan cuaca ekstrem, serta bencana banjir, longsor, kebakaran, dan terputusnya akses jalan.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat menjadi pelopor, pengayom dan pelayan yang baik dan terdepan bagi masyarakat Papua Pegunungan," tutup Fraksi PKS.
(**)
