WAMENA | TIMURVIEWS.COM — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya memastikan dana kampung yang telah diprogramkan oleh 328 kampung tetap digunakan sesuai peruntukan dan tidak dipotong.
Dana tersebut tetap menjadi bagian dari anggaran kampung dan penggunaannya mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) masing-masing kampung.
Salah satu program yang telah direncanakan adalah pelatihan administrasi pemerintahan kampung serta pengadaan laptop untuk menunjang pekerjaan operator kampung. Untuk memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai program, dana sementara diamankan di rekening bank.
Plt. Kepala DPMK Kabupaten Jayawijaya, Yaiper Gombo, S.Pd., menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas operator kampung dalam menjalankan administrasi pemerintahan secara tertib dan efektif.
Setiap kampung direncanakan mengikutsertakan sekitar dua orang peserta dalam pelatihan yang akan dilaksanakan melalui lembaga pelatihan resmi.
“Dana itu bukan dipotong, tetapi diamankan untuk kegiatan pelatihan dan pengadaan laptop yang sudah diprogramkan oleh kampung,” jelas Yaiper di Wamena, Kamis (27/8/2026).
Menurut Yaiper, setelah pelatihan selesai, masing-masing kampung akan memperoleh laptop sebagai aset kampung. Perangkat tersebut nantinya digunakan sebagai sarana kerja operator dalam menunjang pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung.
Ia menegaskan, DPMK Kabupaten Jayawijaya sebagai OPD teknis hanya memfasilitasi pelaksanaan program yang anggarannya telah dimasukkan oleh masing-masing kampung dalam APBK.
“Tidak ada itikad buruk dari dinas untuk memotong uang. Bukan itu. Dana tersebut diamankan untuk kegiatan pelatihan,” tegasnya.
Untuk memberikan pemahaman yang sama, DPMK Jayawijaya akan mengundang para kepala kampung dari 328 kampung mengikuti sosialisasi teknis setelah pembagian surat keputusan.
Sosialisasi tersebut direncanakan dipusatkan di satu lokasi. Dalam kegiatan itu, DPMK akan menjelaskan mekanisme pelatihan, penggunaan anggaran Dana Desa, serta pengadaan laptop sebagai sarana pendukung administrasi kampung.
“Bukan hanya ilmunya yang diberikan, tetapi sarana seperti laptop juga disiapkan sebagai alat kerja operator kampung,” ujarnya.
Yaiper berharap melalui sosialisasi tersebut tidak terjadi lagi kesalahpahaman di kalangan kepala kampung maupun masyarakat mengenai dana yang sementara diamankan tersebut.
Ia menegaskan, dana tersebut tetap merupakan anggaran kampung dan penggunaannya akan diarahkan sesuai program yang telah disepakati dalam APBK masing-masing kampung.
Program pelatihan dan pengadaan sarana kerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas operator sekaligus memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat kampung.
(**)
