WAMENA|| TIMURVIEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Pegunungan meminta pemerintah, khususnya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jayawijaya Athenius Murib, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, serta Bupati Yahukimo, untuk segera duduk bersama guna menyelesaikan berbagai persoalan pascakonflik antarkelompok warga yang terjadi di Kota Wamena.
Desakan tersebut disampaikan menyusul situasi keamanan dan kehidupan masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih setelah konflik yang melibatkan warga dari wilayah Kurima dan Lanny Jaya pada Mei 2026 di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Ketua DPRD Papua Pegunungan, Yos Elopere, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memfasilitasi prosesi adat patah panah sebagai upaya perdamaian. Namun, menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada prosesi adat tersebut.
"Prosesi adat sudah dilaksanakan dan kami mengapresiasi langkah Ibu Wamendagri, Gubernur, serta para bupati yang telah memediasi perdamaian. Namun hingga saat ini masyarakat masih merasa belum nyaman. Kehidupan sosial dan ekonomi belum kembali normal, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius," katanya di Wamena, Selasa (7/7/2026).
Yos Elopere menilai pemerintah perlu segera melakukan rekonsiliasi lanjutan sekaligus menangani dampak konflik, termasuk kerusakan rumah warga yang terbakar serta pemulihan kondisi masyarakat agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Ia juga meminta Wakil Menteri Dalam Negeri segera mengundang Gubernur Papua Pegunungan bersama Bupati Jayawijaya, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Yahukimo untuk menyusun langkah bersama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, Ketua II DPRD Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, mengatakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus segera memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak konflik.
Menurutnya, warga yang kehilangan rumah maupun harta benda membutuhkan bantuan kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal sementara, hingga pendampingan agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.
"Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu membagi peran secara jelas. Provinsi membantu apa, kabupaten membantu apa, sehingga penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih," ujarnya.»
Terius juga mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan serta mendukung proses rekonsiliasi agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal.
"Persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama menjaga perdamaian dan mencegah konflik kembali terjadi, sehingga Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan tetap aman dan kondusif," tutupnya. (*)»
.webp)
.webp)
0 Komentar