PEKALONGAN,TIMURVIEWS.COM – Aksi damai yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lestari Indonesia Jaya (Forlindo Jaya) Kabupaten Pekalongan bersama sejumlah elemen masyarakat berlangsung aman, tertib, dan kondusif di kawasan Taman Boulevard Alun-alun Kajen, Jumat (17/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah daerah, mulai dari pemberantasan korupsi, penolakan praktik pungutan liar (pungli), pembenahan birokrasi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
Sekitar 50 peserta mengikuti aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua LSM Forlindo Jaya, Islah. Massa terdiri atas anggota Forlindo Jaya, LSM Pejuang 24 Pekalongan, serta Koalisi Transparansi Pekalongan. Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Rangkaian kegiatan dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dari Sekretariat Forlindo Jaya di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar. Sebelum bertolak menuju lokasi aksi, para peserta mempersiapkan sejumlah poster dan spanduk yang berisi pesan-pesan antikorupsi, penolakan terhadap praktik pungli, serta kritik konstruktif terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya, rombongan bergerak menggunakan tiga kendaraan roda empat dan satu truk towing yang dilengkapi pengeras suara menuju Jalan Raya Bebekan, Kecamatan Kedungwuni. Di lokasi tersebut, peserta menyampaikan orasi secara bergantian sambil membagikan nasi kotak kepada para pengguna jalan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang melintas.
Usai kegiatan di Kedungwuni, massa melanjutkan konvoi menuju Taman Boulevard Alun-alun Kajen melalui jalur Kedungwuni–Surobayan–Bojong. Setibanya di lokasi, peserta bergabung dengan elemen masyarakat lainnya sebelum memulai aksi utama. Meski dihadiri berbagai organisasi, jumlah peserta tetap berkisar 50 orang dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara damai tanpa mengganggu ketertiban umum.
Aksi dibuka dengan doa bersama sebagai harapan agar aspirasi yang disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti secara bijaksana. Setelah itu, peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai persatuan dan semangat membangun bangsa. Suasana kemudian dilanjutkan dengan penyampaian orasi dari sejumlah perwakilan massa aksi.
Dalam orasinya, para peserta menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Selain itu, mereka meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap praktik pungutan liar yang dinilai masih merugikan masyarakat.
Massa juga menyampaikan harapan agar sistem birokrasi terus dibenahi sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan profesional. Menurut mereka, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan maupun pengaduan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku.
Selain isu tata kelola pemerintahan, kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan turut menjadi perhatian. Para peserta meminta pemerintah daerah mempercepat perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan demi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Sekitar pukul 16.00 WIB, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan hadir menemui peserta aksi untuk berdialog secara langsung. Hadir dalam kesempatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Muhamad Nurul Chabibi, serta Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si.
Dialog berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh kekeluargaan. Perwakilan peserta aksi diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Ketua LSM Pejuang 24 Pekalongan, Silfa Hadi, berharap pemerintah terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memastikan setiap laporan masyarakat diproses secara profesional, objektif, dan transparan.
Sementara itu, Ketua LSM Forlindo Jaya, Islah, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Ia juga berharap setiap dugaan pelanggaran yang disertai bukti dapat diproses sesuai ketentuan hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan secara santun merupakan bagian penting dari proses demokrasi.
"Kami bersyukur karena teman-teman LSM masih peduli dan mau memberikan kritik kepada pemerintah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Jika masih ditemukan praktik-praktik yang tidak benar, silakan laporkan kepada saya, akan kami evaluasi dan tindak tegas sesuai aturan. Mari kita bersinergi membangun Kabupaten Pekalongan yang lebih baik," ujar Sukirman.
Pada kesempatan yang sama, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf menegaskan bahwa Polres Pekalongan memberikan pengamanan secara maksimal guna memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya dengan aman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Kapolres, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib berkat kerja sama yang baik antara peserta aksi, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan.
"Pengamanan kami lakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara damai dan sesuai ketentuan. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berlangsung kondusif berkat kerja sama semua pihak, baik peserta aksi maupun unsur Forkopimda," ungkap AKBP Rachmad C. Yusuf.
Berakhirnya aksi damai tersebut menjadi cerminan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. Dialog yang terjalin antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang semakin baik, serta pembangunan infrastruktur yang merata di Kabupaten Pekalongan.
(Riki)
.webp)
.webp)
0 Komentar