TIMURVIEWS.COM | BINTUNI – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menegaskan akan menahan pencairan dana desa bagi kampung yang tidak melakukan penginputan data Indeks Desa Membangun (IDM).
Peringatan tegas tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni, Haris Tahir, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan IDM dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Tahun 2026 yang berlangsung di Sanggar BPM SP4, Rabu (17/6/2026).
“Kalau tidak input data, tahan dana desa saja,” tegas Haris.
Kebijakan tersebut diambil menyusul rendahnya tingkat pelaporan IDM dari kampung-kampung di Kabupaten Teluk Bintuni.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Teluk Bintuni, Agus Wiratno, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 107 kampung berhasil melakukan penginputan data IDM. Namun, jumlah tersebut menurun drastis pada tahun 2025 dan hanya 52 kampung yang melakukan penginputan.
Akibatnya, kondisi sebagian besar kampung di Teluk Bintuni belum terbaca secara menyeluruh dalam sistem IDM yang menjadi salah satu acuan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Agus menjelaskan, dari 115 kampung definitif di Kabupaten Teluk Bintuni, hanya satu kampung yang berstatus mandiri, yakni Kampung Banjar Asoy. Sementara itu, delapan kampung berstatus berkembang dan lima kampung berstatus maju. Sisanya, sebanyak 101 kampung masih berada pada kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
“Sebagian besar kampung di Teluk Bintuni masih berada pada kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kampung mandiri baru satu, kampung berkembang delapan, dan kampung maju lima. Selebihnya masih tertinggal dan sangat tertinggal,” ujar Agus.
Ia menegaskan bahwa penginputan data IDM harus menjadi prioritas dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
Pada gelombang pertama bimbingan teknis ini, sebanyak 57 kampung ikut berpartisipasi dengan mengirimkan dua peserta, yakni kepala kampung dan operator kampung.
“Kami akan memfasilitasi selama satu minggu agar proses penginputan IDM dapat diselesaikan dan datanya menjadi final. Saat ini pemerintah pusat terus meminta data IDM, sementara masih banyak kampung yang belum melakukan pengisian sehingga kondisi kampung belum terbaca secara maksimal,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Kampung Mogotira, Distrik Merdey, Frederika Kutanggas, mengungkapkan bahwa keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik masih menjadi hambatan utama dalam proses penginputan data IDM secara daring.
“Untuk menginput data IDM secara daring, kami sering harus menggunakan genset atau datang ke kota karena akses di kampung sangat terbatas,” ungkap Frederika.
Ia juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Hasil tangkapan nelayan yang cukup melimpah, khususnya udang, belum dapat dipasarkan secara optimal akibat keterbatasan akses transportasi.
“Nelayan bisa mendapatkan hasil hingga ratusan kilogram dalam sehari, tetapi daya serap pasar masih terbatas. Kami berharap melalui data IDM, kondisi dan kebutuhan kampung dapat diketahui pemerintah sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat bisa menjadi perhatian,” ujarnya.
Melalui bimbingan teknis ini, DPMK Kabupaten Teluk Bintuni berharap seluruh kampung dapat menyelesaikan penginputan data IDM tepat waktu agar berbagai persoalan yang dihadapi dapat dipetakan dengan baik sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
(**)
