TU||JAYAPURA- Polemik penetapan kantor gubernur Papua pegunungan di distrik welesi hingga saat ini masih bermasalah, dikarenakan banyak pihak yang tidak menerimanya, melihat itu, Penhimpunan mahasiswa Katolik republik Indonesia PMKRI Santo Efrem cabang Jayapura ikut bersuara
"Kita ketahui bersama bahwa persoalan kemanusiaan, lingkungan, Ekologi dan lain sebagainya banyak terjadi di Tanah Papua sejak dahulu hingga sekarang yang terus menjadi memori passionis rakyat Papua," hal tersebut di sampaikan Jasman Yaleget kepada media katuaitv.com pada Kamis (11/1/2024)
Karena menurut dia, walaupun sudah 2 tahun Lebih, masyarakat welesi hingga saat ini menolak karena tanah yang di tempatkan kantor gubernur adalah tanah sengketa yang harus di jaga.
"Kami melihat persolaan polemik ini adalah persoaalan yang cukup Lama dan panjang kurang lebih hampir 2 tahun. Karena lokasi tanah yang hari ini di persoalkan adalah tanah sengketa sehingga seketika pemerintah masuk juga akan terjadi konflik horizontal antara pro dan kontra sehingga harus di selesaikan kedua belah pihak antara pro dan kontra," katanya.
Yasman Yaleget sebagai anak asli welesi juga berharap agar permasalahan lahan ini dapat di selesaikan oleh pemerintah secara. Profesional.
"Kami berharap persoalan ini dapat di mediasi oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mesti profesional yang bisa menjadi wadah fasilitator untuk menghadirkan pihak pro dan kontra untuk mencari kesepakatan bersama secara bijaksana," harapnya.
Dalam mediasi ini kami harapkan pemerintah diharapkan menghadirkan semua pihak terutama yang melakukan penyerahan lahan sebelumnya sehingga bisa lihat jenis tanah yang diberikan ini dari hak wilayat, hak pakai, hak kuasa atau lainnya sehingga ada satu legalitas dalam penyerahan lokasi ini agar di kemudian hari tidak ada persoalan," tutupnya.
Pewarta: Yulianus Magai
Sumber media katuaitv.com