TOLIKARA| TIMURVIEWS.COM – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Tolikara, Mison Wanimbo, menyoroti eskalasi konflik di Papua yang dinilai hingga kini belum sepenuhnya mereda.
Mison mengatakan, momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang selama ini digunakan dalam menangani persoalan konflik di Papua.
Menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Pemerintah pusat dinilai perlu memperkuat pendekatan dialog, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
“Penanganan yang mengandalkan kekuatan militer perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kita tidak ingin konflik terus berulang dan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban,” ujar Mison Wanimbo.
Dorong Dialog Damai
Sebagai orang asli Papua, Mison mendesak pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog yang bermartabat sebagai salah satu jalan untuk mencari penyelesaian konflik Papua secara damai dan berkelanjutan.
Ia menilai, dialog harus menjadi ruang untuk mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat Papua serta membicarakan akar persoalan yang selama ini belum terselesaikan.
“Sebagai orang asli Papua, saya mendesak pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog yang bermartabat. Kita harus mencari jalan keluar melalui komunikasi dan penyelesaian damai, bukan hanya mempertahankan pola penanganan represif,” tegasnya.
Mison berharap pemerintah dapat membangun ruang komunikasi yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang relevan, sehingga persoalan Papua dapat dibahas secara konstruktif tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat sipil.
Kesejahteraan OAP Harus Menjadi Prioritas
Selain persoalan keamanan, Mison Wanimbo juga menyoroti kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurutnya, pembangunan di Papua harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.
“Papua masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan rakyat, ekonomi, sosial, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Lebih penting dari semua itu adalah keselamatan manusia dari ancaman kekerasan dan konflik,” katanya.
Mison menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya dapat diukur melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat hidup aman, memperoleh pelayanan dasar yang layak, serta merasakan manfaat pembangunan di tanahnya sendiri.
“Manusia harus ada dan hidup dengan aman terlebih dahulu, baru bisa merasakan kebahagiaan di atas tanah sendiri. Sejak Indonesia merdeka, masih banyak orang asli Papua yang belum merasakan sepenuhnya rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang menjadi hak setiap warga negara,” ujarnya.
Desak Evaluasi dan Penarikan Pasukan Non-Organik
Dalam kesempatan tersebut, Mison Wanimbo juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan pasukan non-organik di seluruh wilayah Papua.
“Kami mendesak supaya negara menarik militer non-organik di seluruh wilayah Papua,” katanya.
Menurutnya, evaluasi terhadap pendekatan keamanan dan penempatan pasukan perlu menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi masyarakat serta membuka ruang penyelesaian konflik melalui cara-cara damai.
Mison berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk memastikan masyarakat Papua dapat merasakan makna kemerdekaan secara nyata.
“Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang asli Papua, dapat hidup aman, bermartabat, sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkas Mison Wanimbo, Ketua PSI Kabupaten Tolikara.
(**)
.webp)
.webp)
0 Komentar