WAMENA|TIMURVIEWS.COM – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (DPRP), Danton Giban, S.Pd., M.Si., menyoroti kondisi anggaran pemerintah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Papua Pegunungan.
Hal tersebut disampaikan Danton Giban pada Minggu, 9 Agustus 2026, saat memberikan tanggapan mengenai kondisi pemerintahan, penggunaan anggaran, serta tantangan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
Danton mengatakan, pembahasan mengenai penggunaan anggaran perlu melihat kondisi pemerintahan secara proporsional, termasuk masa kerja serta kebijakan anggaran yang berlaku.
Ia menyebut Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan setelah dilantik baru masuk dan menjalankan tugas di kantor pada 28 April 2025.
“Setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, baru masuk kantor tanggal 28 April 2025, berarti masa kerja hanya 1,8 bulan dan anggaran yang digunakan satu sekian,” jelas Danton.
Masa Kerja Perlu Menjadi Pertimbangan
Menurut Danton, penilaian terhadap penggunaan anggaran pemerintah perlu melihat periode pelaksanaan pemerintahan serta kondisi anggaran pada saat itu.
Ia meminta berbagai persoalan terkait anggaran tidak dilihat secara terpisah, tetapi harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan kemampuan fiskal yang tersedia.
Danton menilai, pemerintah membutuhkan proses dalam menjalankan berbagai program pembangunan, terlebih Papua Pegunungan memiliki kebutuhan pembangunan yang cukup besar dan mencakup berbagai sektor.
Karena itu, menurutnya, pembahasan mengenai anggaran perlu dilakukan berdasarkan data dan kondisi yang sebenarnya.
Efisiensi Anggaran Berdampak pada Pembangunan
Danton menjelaskan, kondisi anggaran pemerintah saat ini tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang juga berlangsung secara nasional.
Menurutnya, efisiensi membuat pemerintah harus menyesuaikan pelaksanaan berbagai program dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kalau berbicara soal anggaran, kita mengalami efisiensi anggaran. Jadi, kalau anggaran sedikit, sulit untuk menjawab pembangunan secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tersebut bukan hanya dialami oleh Papua Pegunungan, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
“Dan ini bukan hanya Papua Pegunungan, tetapi seluruh Indonesia,” katanya.
Menurut Danton, kondisi tersebut perlu dipahami secara bersama agar pembahasan mengenai pembangunan tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dan menentukan prioritas.
Pembangunan Membutuhkan Tahapan
Danton mengatakan pembangunan daerah membutuhkan proses, perencanaan, serta dukungan anggaran yang memadai.
Dengan adanya keterbatasan anggaran, pemerintah harus menentukan program yang menjadi prioritas sehingga kebutuhan masyarakat dapat dijawab secara bertahap.
Ia menilai tidak semua kebutuhan pembangunan dapat diselesaikan sekaligus dalam satu periode anggaran.
Karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di Papua Pegunungan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam menentukan prioritas pembangunan.
DPRP Tetap Jalankan Fungsi Pengawasan
Sebagai lembaga legislatif, DPR Papua Pegunungan, kata Danton, tetap memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Danton mengatakan, berbagai persoalan mengenai anggaran dan pembangunan dapat dibahas melalui mekanisme kelembagaan.
Menurutnya, DPRP dan pemerintah memiliki peran masing-masing dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap memberikan kritik dan masukan terhadap pemerintah, namun dilakukan berdasarkan data dan fakta.
Ajak Semua Pihak Kawal Pembangunan
Danton mengajak pemerintah, DPRP, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan Papua Pegunungan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Saya berharap mari kita sama-sama melihat bahwa kebijakan pemerintah yang baik, untuk membangun masyarakat Papua Pegunungan yang lebih baik,” katanya.
Ia menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut sebaiknya diarahkan untuk mencari solusi dan memperbaiki kebijakan pembangunan.
Danton berharap kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, sementara DPRP menjalankan fungsi pengawasan dan masyarakat ikut mengawal pelaksanaannya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dihadapi melalui perencanaan yang matang, penentuan skala prioritas, serta komunikasi yang baik antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
Dengan demikian, program pembangunan yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat Papua Pegunungan.
(**)
.webp)
.webp)
0 Komentar