WAMENA | TIMURVIEWS.COM – Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Yermien Tabo, S.IP., menilai aksi unjuk rasa yang menyasar Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2026), sarat muatan politik.
Yermien menduga aksi tersebut tidak berdiri sendiri dan kemungkinan terdapat pihak tertentu yang menjadi sponsor. Ia menegaskan dugaan tersebut masih perlu dibuktikan dengan data dan fakta.
“Menurut saya ini ada muatan politik. Ada sponsor yang menunggangi aksi tersebut. Kami masih melacak siapa pihak-pihak yang berada di belakang dan mendanai kegiatan itu,” kata Yermien.
Ia juga menyoroti keterlibatan Anggota MRP Papua Pegunungan Ismail Asso dalam aksi tersebut. Yermien mengaitkannya dengan aktivitas Ismail dalam sejumlah aksi di depan KPK pada masa pemerintahan almarhum Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Track record-nya sudah kami tahu. Pada zaman Gubernur Lukas Enembe, dia juga pernah melakukan aksi di KPK. Sekarang kembali melakukan aksi dengan menyerang Gubernur Papua Pegunungan John Tabo,” ujarnya.
Yermien menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, menurutnya, jika aksi tersebut terbukti didanai atau ditunggangi kepentingan politik tertentu, hal itu harus dibuka secara transparan.
“Kalau memang ada massa yang dibayar, siapa yang membayar dan dari mana sumber dananya harus jelas. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Terkait sorotan mengenai lambatnya pembangunan Papua Pegunungan, Yermien mengatakan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di daerahnya. Ia menyebut kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut berdampak terhadap pembangunan di berbagai daerah.
“Pembangunan berjalan lambat karena anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat berkurang akibat kebijakan efisiensi. Jadi, persoalan ini bukan hanya terjadi di Papua Pegunungan, tetapi juga dirasakan di daerah-daerah lain,” katanya.
Yermien mengajak masyarakat Papua Pegunungan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan meminta agar perbedaan kepentingan politik tidak berkembang menjadi konflik.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Papua Pegunungan tetap aman, pemerintahan berjalan, pembangunan berjalan, dan masyarakat tidak menjadi korban kepentingan politik,” pungkasnya.
.webp)
.webp)
0 Komentar