Tolak Tiga Pos Militer Baru di Dekai, HA-JABASU Minta Pemerintah Utamakan Aspirasi Masyarakat Yahukimo

Baca Juga

TIMURVIEWS.COM, WAMENA – Himpunan Alumni Jawa, Bali, dan Sumatra (HA-JABASU) Kabupaten Yahukimo menyatakan penolakan terhadap wacana pembangunan tiga pos militer baru di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Ketua HA-JABASU Kabupaten Yahukimo, Elius Pase, S.Pt, mengatakan bahwa pembangunan pos militer merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pemerintah diminta terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap keberadaan sejumlah pos militer yang telah dibangun sebelumnya serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sipil.

Menurutnya, beberapa pos militer yang telah beroperasi di Dekai, seperti Pos Sekla, Pos Jalan Gunung, Pos Braza, dan Pos Statistik, masih menimbulkan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.

"Jika pembangunan pos militer dilakukan atas nama keamanan, maka pemerintah perlu melihat kembali efektivitas dan dampak keberadaan pos-pos yang sudah ada saat ini," ujar Elius Pase.

HA-JABASU menilai kebijakan keamanan harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil, terutama bagi warga yang sehari-hari menggantungkan hidup dari aktivitas berkebun dan beternak.

Bacara Juga: Insiden Ledakan Granat di Danggoa Lukai Tiga Warga Sipil, Bupati Intan Jaya Bergerak Cepat Siapkan Evakuasi ke Timika

Elius menyebut sebagian masyarakat mengaku merasa tidak nyaman karena adanya pemeriksaan identitas saat beraktivitas di luar kota maupun saat menuju kebun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan trauma sosial dan membatasi ruang gerak masyarakat.

Selain itu, HA-JABASU meminta Pemerintah Kabupaten Yahukimo, DPRK Yahukimo, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang dialog bersama masyarakat guna mencari solusi terbaik bagi keamanan dan pembangunan daerah.

Menurut Elius, keamanan yang berkelanjutan harus dibangun melalui pendekatan yang mengutamakan perlindungan masyarakat, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta penghormatan terhadap hak-hak sipil warga.

HA-JABASU menegaskan bahwa penambahan pos militer bukanlah solusi utama dalam menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Yahukimo saat ini.

Pihaknya berharap pemerintah lebih mengedepankan dialog dan pendekatan yang humanis demi menciptakan keamanan, kedamaian, dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Yahukimo.

(**)