Jelang Pemilu 2029, Bawaslu Papua Pegunungan Konsolidasi dengan DPW PSI

PAPENG.TIMURVIEWS.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan melakukan kunjungan kelembagaan dan konsolidasi demokrasi ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Pegunungan, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT di Sekretariat DPW PSI Papua Pegunungan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut surat resmi Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor 159/PM.00/K.PG/10/2026 tertanggal 1 Oktober 2026 tentang Konsolidasi Partai Politik.

Dalam surat tersebut, Bawaslu Papua Pegunungan menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi bertujuan memperkuat komunikasi dan komitmen bersama dalam menjaga integritas demokrasi menjelang Pemilu 2029.

Ada lima agenda utama yang menjadi fokus dalam konsolidasi tersebut, yakni membangun komunikasi dan koordinasi sejak masa non-tahapan Pemilu, mengidentifikasi isu demokrasi dan kepemiluan secara dini, memperkuat upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, menghimpun evaluasi Pemilu 2024 sebagai bahan pembelajaran, serta mempersiapkan partai politik menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi Bawaslu Papua Pegunungan dengan sejumlah partai politik di wilayah Papua Pegunungan sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Papua Pegunungan hadir melalui Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (SDMO), Sanggup Abidin, yang didampingi Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum, Wees Yigibalom, serta sejumlah jajaran Bawaslu lainnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PSI Papua Pegunungan, Yotias Kobak, S.Sos., didampingi Ketua Dewan Pembina PSI Papua Pegunungan, Dr. Drs. Edie Rante Tasak, M.M., serta sejumlah pengurus DPW PSI Papua Pegunungan, menyambut baik kunjungan kelembagaan tersebut.

“Terima kasih Bawaslu sudah datang ke rumah kami, PSI. Kami di Papua Pegunungan mau Pemilu 2029 berjalan baik, aman, dan tidak ada pelanggaran. PSI siap diatur dan siap ikut menjaga demokrasi,” ujar Yotias Kobak.

Menurut Yotias, komunikasi antara penyelenggara Pemilu dan partai politik sejak masa non-tahapan merupakan langkah penting untuk membangun pemahaman bersama serta mencegah potensi pelanggaran sejak dini.

“Kami dari DPW PSI Papua Pegunungan menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan kelembagaan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan hari ini. Ini adalah langkah yang sangat baik untuk membangun komunikasi sejak masa non-tahapan,” katanya.

Ia menegaskan PSI Papua Pegunungan berkomitmen untuk menjaga integritas demokrasi serta bersinergi dengan Bawaslu dalam menghadapi proses demokrasi ke depan.

“PSI berkomitmen penuh untuk menjaga integritas demokrasi di Papua Pegunungan. Kami siap bersinergi, belajar dari evaluasi Pemilu 2024, dan bersama Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran sejak dini demi menyongsong Pemilu 2029 yang jujur, adil, dan damai,” ujar Yotias.

Selain membahas penguatan komunikasi dan pencegahan pelanggaran, Yotias menyampaikan bahwa DPW PSI Papua Pegunungan saat ini terus mempersiapkan struktur kepengurusan partai hingga tingkat ranting.

Menurutnya, DPW menargetkan proses administrasi delapan DPD PSI se-Papua Pegunungan dapat dirampungkan dalam minggu berjalan. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam proses tersebut adalah pemenuhan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses verifikasi partai politik.

“Kami dari DPW sedang mempersiapkan struktur sampai ke tingkat ranting. Dalam minggu ini kami targetkan administrasi delapan DPD se-Papua Pegunungan bisa rampung, terutama terkait keterwakilan perempuan 30 persen yang menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses verifikasi,” jelas Yotias.

Selain itu, DPW PSI Papua Pegunungan secara rutin melakukan monitoring dan penguatan terhadap masing-masing DPD, khususnya dalam proses pembentukan struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di setiap wilayah kerja DPD.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang direncanakan berlangsung pada Desember mendatang.

“Kami juga rutin melakukan kontrol ke DPD untuk memastikan pembentukan DPC dan PAC di setiap wilayah berjalan. Jadi ketika nanti masuk proses verifikasi KPU pada Desember, kami benar-benar sudah siap, termasuk saat verifikasi faktual,” tambahnya.

Menurut Yotias, kesiapan struktur organisasi di seluruh tingkatan menjadi bagian penting bagi PSI Papua Pegunungan dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029. Karena itu, DPW terus mendorong seluruh jajaran di tingkat provinsi, DPD, DPC, PAC hingga ranting untuk menyelesaikan administrasi dan struktur organisasi sesuai ketentuan.

Konsolidasi tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara Bawaslu dan partai politik serta menjadi bagian dari upaya bersama menciptakan proses demokrasi yang aman, tertib, transparan, dan berintegritas di Papua Pegunungan menuju Pemilu 2029.

(**)