Dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026), Wahyudin menilai pelaksanaan Mubes X masih menyisakan sejumlah persoalan serius, mulai dari tidak dilibatkannya sejumlah unsur penting, mekanisme musyawarah yang dipertanyakan, hingga dugaan pengabaian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Almuslim Peusangan.
Ia menyayangkan tidak dilibatkannya secara semestinya unsur pendiri, keluarga pewakaf, tokoh masyarakat, Imum Mukim, Keuchik, serta unsur pemerintahan di tingkat kabupaten dan kecamatan.
“Yayasan Almuslim Peusangan bukan milik pribadi, bukan milik keluarga, dan bukan milik kelompok tertentu. Ini adalah amanah para ulama, pendiri, dan pewakaf sejak dahulu. Jangan sampai lembaga bersejarah ini dikelola seolah-olah hanya mereka yang sedang memegang jabatan yang berhak menentukan segalanya,” tegas Wahyudin.
Wahyudin juga mempertanyakan mekanisme pelaksanaan Mubes X yang menurutnya harus diawali dengan pembahasan dan penetapan tata tertib (Tatib). Hal tersebut penting agar seluruh peserta memahami aturan, hak, kewajiban, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah.
Selain itu, ia menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak cukup hanya dibacakan di hadapan peserta, tetapi harus diperbanyak dan dibagikan agar dapat dipelajari, diperiksa, serta ditanggapi secara terbuka.
“Bagaimana peserta bisa menilai LPJ jika dokumennya tidak dibagikan? Jangan hanya membacakan laporan lalu menganggap pertanggungjawaban sudah selesai. Tatib harus dibahas terlebih dahulu, LPJ harus dibagikan, dan peserta harus diberikan kesempatan memeriksa serta mempertanyakannya. Jangan meminta persetujuan atas sesuatu yang belum mereka pelajari!” ujarnya.
Ia turut mempertanyakan keputusan secara aklamasi yang dinilainya perlu diuji kesesuaiannya dengan mekanisme musyawarah dan ketentuan AD/ART yayasan.
“Aklamasi bukan alasan untuk mengabaikan aturan. Musyawarah bukan sekadar formalitas untuk menetapkan orang-orang tertentu. Setiap keputusan harus lahir melalui proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan Wahyudin adalah laporan mengenai dugaan pengusiran Ketua Dewan Pengawas Yayasan Almuslim Peusangan, H. Muchlis Amus, bersama Keuchik Paya Aboe, Fajri, S.E., dari ruang musyawarah.
Menurutnya, apabila peristiwa tersebut benar terjadi sebagaimana dilaporkan, maka hal itu perlu dijelaskan secara terbuka dan dievaluasi.
“Perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan tindakan yang merendahkan kehormatan orang lain. Ketua Pengawas dan tokoh masyarakat seharusnya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, bukan justru dihalangi,” tegasnya.
Wahyudin meminta Kementerian Hukum melalui instansi berwenang agar tidak terburu-buru memproses perubahan legalitas kepengurusan hasil Mubes X sebelum seluruh keberatan dan persoalan prosedural diperiksa secara menyeluruh.
Ia juga meminta agar akta notaris yang berkaitan dengan Mubes IX dan Mubes X ditinjau kembali serta meminta perhatian organisasi profesi notaris sesuai kewenangannya.
“Jangan sampai keputusan yang masih dipersoalkan langsung mendapatkan pengesahan administratif tanpa pemeriksaan menyeluruh. Legalitas harus berdiri di atas prosedur yang benar, bukan sekadar kelengkapan dokumen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wahyudin mengajak para ulama, Imum Mukim, Keuchik, keluarga pewakaf, tokoh masyarakat, alumni, serta seluruh generasi muda Peusangan Raya untuk bersama-sama mengawal keberlangsungan Yayasan Almuslim Peusangan.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukanlah tentang perebutan jabatan, melainkan upaya menjaga sejarah, melindungi amanah wakaf, serta memastikan yayasan dikelola secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab.
“Jangan diam ketika ada persoalan yang belum dijelaskan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana pengurus mempertanggungjawabkan amanahnya. Siapa pun yang memimpin harus siap diawasi dan dimintai pertanggungjawaban,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Wahyudin kembali mengingatkan bahwa jabatan dalam sebuah lembaga hanyalah sementara, sedangkan amanah para pendiri dan pewakaf harus dijaga sepanjang masa.
“Jabatan hanya sementara, tetapi amanah para pendiri harus dijaga sepanjang masa. Jangan merasa paling berkuasa karena sedang menduduki jabatan. Hormati sejarah, lindungi harta wakaf, patuhi AD/ART, buka LPJ, dan dengarkan suara masyarakat. Yayasan Almuslim Peusangan bukan milik segelintir orang. Ini adalah warisan perjuangan para ulama dan kebanggaan seluruh masyarakat Peusangan Raya!” pungkasnya.
(Hendra)



