PAPUA PEGUNUNGAN, TIMURVIEWS.COM – Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketiga lembaga tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M., Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, saat menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Otonomi Khusus di Papua.
Dalam pemaparannya, Sumule menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Papua telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021. Sementara itu, regulasi terkait Majelis Rakyat Papua juga tengah menjalani proses penyesuaian untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kinerja MRP.
Menurutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan Otsus saat ini bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga bagaimana seluruh aturan tersebut diterapkan secara konsisten oleh setiap lembaga sesuai tugas dan kewenangannya.
“Secara regulasi kami melihat bahwa kita sudah terpayungi dengan baik. Kita berbicara di dalam tatanan implementasi. Siapa saja aktor penentu keberhasilan pembangunan dan pelayanan masyarakat? Ada tiga, yaitu pemerintah daerah, DPRP, dan MRP,” jelas Sumule.
Ia menegaskan, ketiga lembaga tersebut harus memiliki pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pemerintahan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Sumule juga mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk berpotensi menjadi temuan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan.
“Harapan masyarakat ada pada kita semua. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita harus sama-sama memahami aturan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh berbeda dengan aturan. Ketika menyimpang dari aturan, sudah pasti akan menjadi temuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sumule menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) setiap tahun sebagai mekanisme penyusunan prioritas dan arah pembangunan daerah.
Dalam proses tersebut, DPRP dan MRP diharapkan berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan pemenuhan pelayanan dasar.
Ia menekankan bahwa setiap lembaga memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Sebaliknya, pemerintah daerah, DPRP, dan MRP harus membangun komunikasi serta kerja sama yang baik dengan tetap menghormati batas kewenangan setiap lembaga.
“Di dalam melaksanakan kewenangan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan saling bekerja sama secara optimal, saling melengkapi sebagai mitra kerja yang sejajar, bukan sebagai pesaing satu sama lain. Ini yang harus digarisbawahi,” ungkapnya.
Menurut Sumule, hubungan antarlembaga perlu dibangun atas dasar kemitraan yang sejajar, saling menghormati kewenangan, dan memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Sumule menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Diperlukan tanggung jawab bersama agar setiap kebijakan, program pembangunan, dan penggunaan kewenangan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kesamaan pemahaman terhadap regulasi, kejelasan pembagian kewenangan, dan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRP, serta MRP, pelaksanaan Otonomi Khusus diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran.
Sinergi ketiga lembaga, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelembagaan menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih maju dan berkelanjutan.
(Humas Kominfo Papua Pegunungan)




