SEMBRA PAPUA, TIMURVIEWS.COM – Polemik rencana masuknya investor air minum dalam kemasan di kawasan Kali Sembra, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, terus menuai pro dan kontra. Masyarakat Adat Suku Srer secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana aktivitas perusahaan tersebut sebelum adanya kesepakatan melalui mekanisme adat.
Penolakan tersebut kembali disuarakan dalam konferensi pers yang digelar masyarakat adat pada Rabu (4/11/2026). Langkah ini dilakukan menyusul kegiatan perkenalan investor kepada masyarakat adat pada 26 Oktober 2026 lalu, yang turut dihadiri Bupati Sorong Selatan dan Gubernur Papua Barat Daya di bantaran Kali Sembra.
Dalam kegiatan tersebut, aksi protes penolakan juga berlangsung dari sejumlah masyarakat adat Srer.
Masyarakat Adat Suku Srer menyebutkan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai rencana pertemuan antara pihak investor dan pemilik hak ulayat yang diduga akan dilaksanakan secara tertutup dan di luar wilayah Tanah Adat Suku Srer.
Atas informasi tersebut, masyarakat adat menyatakan perlu mengambil sikap untuk mempertahankan hak-hak adat sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini belum dilaksanakan proses Gelar Tikar Adat sebagai forum pengakuan dan kesepakatan bersama.
Dalam konferensi pers tersebut, perwakilan Marga Sreifi sekaligus tokoh adat, Yulianus Sreifi, membacakan sejumlah poin tuntutan yang disampaikan Pemuda Adat Slow Bailo bersama tokoh dan masyarakat adat Suku Srer.
Mereka meminta Bupati Sorong Selatan, Gubernur Papua Barat Daya, serta pihak investor agar tidak melakukan penandatanganan persetujuan maupun surat pelepasan hak secara sepihak sebelum adanya kesepakatan bersama melalui mekanisme adat.
Adapun empat poin tuntutan yang disampaikan, yakni:
Tidak melakukan kesepakatan tanpa adanya forum pengakuan bersama.
Tujuh marga pemilik hak ulayat di wilayah Suku Srer disebut belum sepenuhnya menerima rencana investasi pengelolaan air kemasan di Kali Sembra karena belum dilaksanakan Gelar Tikar Adat.
Pemuda Adat Slow Bailo bersama tokoh dan masyarakat adat menyatakan menolak rencana aktivitas perusahaan investor air kemasan di Kali Sembra.
Masyarakat Adat Sub Suku Srer meminta agar hak-hak mereka dihormati dan dilindungi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Penghormatan kepada Masyarakat Adat di Kabupaten Sorong Selatan.
Mewakili Marga Kalilago, Marlon Kalilago juga menyampaikan keberatan terhadap rencana investasi tersebut. Ia meminta pemerintah daerah dan pihak investor tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat adat.
“Di saat ini saya mau sampaikan untuk Pemerintah Sorsel dan Provinsi, dan juga investor, saya mau sampaikan: kamu punya tanah di mana? Kamu punya air di mana? Jangan memaksa! Jangan paksa masyarakat untuk mau masuk ke Kali Sembra. Kami juga ingatkan Bapak dan Mama yang ada di wilayah Suku Srer, jangan dengar bisikan dari siapa-siapa, jangan dengan bisikan kepentingan pribadi. Ingat, Sembra itu adalah hidup bagi kami dan anak cucu ke depan,” tegas Marlon.
Sementara itu, Ketua Pemuda Adat Slow Bailo Suku Srer, Darius Sreifi, menegaskan bahwa Kali Sembra bukan sekadar sumber air, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat adat yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
“Kali Sembra adalah identitas dan jati diri kami. Hutan adalah tong pu mama. Investor masuk nanti akan rusak semua, baru kami mau cari makan di mana? Sebab wilayah adat kami tidak luas. Sudah banyak investor di Tanah Papua yang selalu tipu masyarakat adat, jadi kami ambil pengalaman itu untuk kami di Suku Srer. Kami Pemuda Adat dan Masyarakat Adat tetap tolak investor,” ujarnya.
Di akhir konferensi pers, Pemuda Adat dan Masyarakat Adat Suku Srer juga menyampaikan peringatan agar tidak ada tindakan atau kesepakatan terkait rencana investasi sebelum dilaksanakannya Gelar Tikar Adat.
Mereka menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila proses tersebut tetap dilakukan tanpa melalui mekanisme adat yang mereka tuntut. Pernyataan itu juga disampaikan dengan mengingat bahwa jalan utama Sorong–Teminabuan melintasi kawasan tersebut.
Masyarakat Adat Suku Srer berharap pemerintah daerah dan pihak investor menghormati hak-hak masyarakat adat serta mengedepankan dialog dan mekanisme adat sebelum mengambil keputusan terkait rencana pengelolaan sumber air di Kali Sembra.
(Moy)



