WAMENA, TIMURVIEWS.COM — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menegaskan bahwa transformasi digital dan penerapan sistem kerja berbasis data menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang modern, efektif, dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Zudan dalam kegiatan pelatihan kepegawaian berbasis sistem yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Senin (9/11/2026).
Menurut Zudan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Karena itu, ASN dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta memahami penggunaan sistem dan data dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Saat ini kita sudah bekerja by system. Ini sangat penting. Kita harus memiliki pemahaman bersama agar seluruh pekerjaan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan sistem," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan sistem kerja yang terintegrasi akan membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta ketepatan pelaksanaan tugas.
Pemanfaatan data yang akurat juga akan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan dukungan teknologi, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus selalu melalui pelayanan secara langsung.
Sebagai gambaran, Zudan menyebutkan bahwa masyarakat saat ini dapat melakukan transaksi atau transfer uang tanpa harus datang langsung ke bank. Hal tersebut menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah pola pelayanan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut, Zudan menjelaskan perkembangan masyarakat melalui tahapan 1.0 hingga 5.0. Menurutnya, kehidupan masyarakat saat ini semakin bergerak menuju era yang mengandalkan teknologi, informasi, dan sistem digital.
"Sekarang kita mulai masuk ke masyarakat 4.0, yaitu masyarakat yang berbasis data, berbasis sistem, dan berbasis informasi. Kita mulai masuk ke situ," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin luasnya penggunaan telepon genggam, radio, televisi, serta berbagai perangkat teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.
Namun, transformasi digital bukan hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi. Lebih dari itu, perubahan tersebut juga menyangkut pola pikir, budaya kerja, serta kemampuan ASN dalam memanfaatkan sistem dan data untuk mendukung pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur harus berjalan seiring dengan pembenahan sistem pemerintahan.
Melalui kegiatan pelatihan kepegawaian berbasis sistem tersebut, diharapkan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan pemerintah kabupaten semakin memahami pentingnya membangun budaya kerja profesional, disiplin, terukur, dan berbasis sistem.
Dengan penerapan teknologi informasi yang didukung kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan di Papua Pegunungan diharapkan semakin efektif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
(Humas Kominfo Papua Pegunungan)




