WAMENA | TIMURVIEWS.COM – Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Lukas Kosay, S.E., M.Si., menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar membangun komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) dalam setiap publikasi dan dokumentasi program maupun kegiatan pemerintah daerah.
Instruksi tersebut disampaikan Lukas saat membuka kegiatan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) di Wamena. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus memastikan seluruh informasi pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat bersumber dari data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lukas menilai, selama ini masih terdapat OPD yang melakukan publikasi kegiatan secara mandiri tanpa berkoordinasi dengan Diskominfosantik sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi publik.
"Seluruh OPD harus membangun komunikasi dan kerja sama dengan Diskominfosantik. Setiap kegiatan pemerintah harus dipublikasikan dan didokumentasikan melalui mekanisme yang terkoordinasi, agar informasi yang keluar itu tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Lukas. di Wamena, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, koordinasi tersebut bukan semata-mata menyangkut publikasi kegiatan, melainkan juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan, Diskominfosantik merupakan salah satu corong resmi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, serta capaian pembangunan kepada masyarakat.
"Diskominfosantik ini adalah corong Pemprov. Jangan sampai masyarakat menerima informasi pembangunan dari sumber yang tidak jelas, sementara instansi resminya tidak menyampaikan apa-apa," ujarnya.
Karena itu, setiap OPD diminta proaktif menyampaikan agenda kegiatan, hasil pelaksanaan program, serta capaian pembangunan kepada Diskominfosantik untuk selanjutnya dikelola dan dipublikasikan secara resmi.
Lukas juga menekankan pentingnya kesamaan informasi antarlembaga pemerintah. Menurutnya, koordinasi publikasi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai program maupun kebijakan pemerintah.
"Jangan biarkan masyarakat mencari-cari informasi. Pemerintah yang harus menyampaikan. Dan penyampaiannya harus satu pintu melalui Diskominfosantik, supaya tidak ada perbedaan informasi," tegasnya.
Ia menambahkan, di tengah perkembangan media sosial, pemerintah harus mampu menyampaikan informasi yang benar secara cepat. Sebab, keterlambatan informasi resmi dapat membuka ruang bagi beredarnya informasi yang tidak terverifikasi.
"Kalau pemerintah lambat menyampaikan informasi yang benar, ruang kosong itu akan diisi oleh informasi yang tidak benar. Ini yang harus kita cegah bersama," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Diskominfosantik Provinsi Papua Pegunungan, Lepianus Z. Kogoya, S.P., M.K.P., menyatakan pihaknya terbuka dan siap membangun kerja sama dengan seluruh OPD dalam publikasi serta dokumentasi program dan kegiatan pemerintah daerah.
Ia mengatakan, Diskominfosantik akan proaktif menjalin komunikasi dengan setiap perangkat daerah guna memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.
"Diskominfosantik siap bekerja sama dan proaktif membangun komunikasi dengan OPD-OPD untuk publikasi maupun dokumentasi. Tujuan kita adalah bagaimana memberikan informasi yang benar dan mencegah berita hoaks yang semakin hari semakin tinggi serta tersebar luas di berbagai platform media sosial maupun media online yang tidak bertanggung jawab," kata Lepianus.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan publikasi program dan kegiatan seluruh OPD dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta memberikan informasi pembangunan yang jelas kepada masyarakat Papua Pegunungan.(**)
(Humas Kominfo Papua Pegunungan)
Editor : Redaksi TIMURVIEWS.COM


