-->
×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Anggota DPR Papua Pegunungan Agus Kogoya Soroti Pemerataan Hibah Rp30 Miliar untuk 26 Rumah Ibadah di Papua Pegunungan

Kamis, 12 November 2026 | 12 November WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-12T13:32:28Z


WAMENA, TIMURVIEWS.COM – Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agus Kogoya, S.Sos., menyoroti pemerataan penyaluran dana hibah sebesar Rp30 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kepada 26 rumah ibadah, terdiri atas 21 gereja dan 5 masjid. Tanggapan tersebut disampaikan di Wamena pada Kamis (12/11/2026).

 

Agus menyampaikan bahwa dirinya menghargai kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah. Namun, menurutnya, penyaluran bantuan tersebut perlu memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan bagi seluruh denominasi gereja serta umat beragama di delapan kabupaten Papua Pegunungan.

 

"Saya menghargai niat baik pemerintah dalam memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah. Sebagai wakil rakyat, saya tentu tidak menolak bantuan bagi masyarakat dan lembaga keagamaan. Namun, pemberitaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi serta berbagai aspirasi yang kami temukan di lapangan selama dua tahun terakhir," ujar Agus dalam tanggapannya.

 

Agus menjelaskan, selama dua tahun terakhir terdapat sejumlah denominasi gereja yang telah berulang kali mengajukan proposal permohonan bantuan kepada pemerintah daerah. Namun, sebagian di antaranya belum pernah mendapatkan bantuan.

 

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar penyaluran hibah keagamaan benar-benar dilaksanakan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh denominasi.

 

"Apabila bantuan tersebut diperuntukkan bagi seluruh umat beragama secara adil, maka setiap denominasi seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian pemerintah," tegasnya.

 

Selain persoalan pemerataan, Agus juga menyoroti komposisi penerima hibah gereja sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan.

 

Dari 21 gereja penerima bantuan, terdapat sembilan gereja yang berasal dari denominasi GIDI, yakni GIDI Efesus, GIDI Pniel, GIDI Gloria, GIDI Tiatira, GIDI Filipi, GIDI El-Shadai, GIDI Tiranus, GIDI Mowileme, dan GIDI Klasis Siniramu.

 

Dengan demikian, sembilan dari 21 gereja yang disebutkan berasal dari satu denominasi. Sementara itu, denominasi lainnya hanya memperoleh satu perwakilan, bahkan ada yang tidak tercantum dalam daftar penerima.

 

Agus menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan karena dirinya keberatan terhadap GIDI, melainkan karena pentingnya penerapan prinsip keadilan bagi seluruh denominasi.

 

"Saya tegaskan, persoalan ini bukan karena saya keberatan terhadap GIDI. GIDI adalah saudara kita dan berhak mendapatkan perhatian pemerintah. Namun, prinsip keadilan harus berlaku bagi semua denominasi tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun gereja," ungkapnya.

 

Agus juga mempertanyakan penyaluran hibah yang pada tahap awal difokuskan di Kabupaten Jayawijaya karena merupakan lokasi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.

Ia mengatakan dapat memahami alasan pemerintah, tetapi mengingatkan bahwa tujuh kabupaten lainnya juga memiliki rumah ibadah dan jemaat yang membutuhkan perhatian pemerintah.

 

Tujuh kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mamberamo Tengah.

 

Menurut Agus, masyarakat dan jemaat di seluruh kabupaten tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Papua Pegunungan sehingga berhak memperoleh perhatian dan pelayanan yang adil.

 

"Bagaimana dengan gereja dan masjid di tujuh kabupaten lainnya? Masyarakat dan jemaat di sana juga merupakan bagian dari Papua Pegunungan. Mereka juga memiliki kebutuhan pembangunan rumah ibadah dan berhak mendapatkan perhatian pemerintah," katanya.

 

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, Agus meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pihak-pihak terkait memperhatikan dua hal utama berikut:

 

1. Membuka Data Penyaluran Hibah Keagamaan Dua Tahun Terakhir

Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka total anggaran hibah keagamaan tahun 2025 dan 2026, termasuk daftar penerima berdasarkan denominasi gereja, agama, serta kabupaten masing-masing.

 

Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerataan bantuan telah dilaksanakan. Jangan hanya menyampaikan data 26 rumah ibadah, tetapi buka keseluruhan data penyaluran hibah selama dua tahun terakhir.

 

2. Menyusun Formula Pemerataan untuk Delapan Kabupaten dan Seluruh Denominasi

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan perlu menyusun mekanisme dan formula penyaluran hibah yang adil, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerataan harus menjangkau seluruh delapan kabupaten dan tidak terpusat hanya di Kabupaten Jayawijaya maupun didominasi oleh satu denominasi tertentu.

Jika diperlukan, pemerintah dapat menyusun jadwal dan tahapan penyaluran bantuan secara terbuka sehingga seluruh denominasi dan rumah ibadah memperoleh kesempatan yang proporsional sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

 

Pada bagian akhir tanggapannya, Agus menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan bertujuan memecah belah umat beragama ataupun mempersoalkan denominasi tertentu.

 

Ia menyebut kritik dan masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian serta tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Saya mencintai Papua Pegunungan dan tidak ingin ada jemaat, denominasi, maupun masyarakat yang merasa dianaktirikan di tanahnya sendiri," ujarnya.

 

Agus berharap pemerintah dapat menjadikan keadilan, transparansi, dan pemerataan sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan penyaluran hibah keagamaan.

 

"Semua umat beragama memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan pemerintah. Semua rumah ibadah layak memperoleh kesempatan yang adil sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Tuhan memberkati kita semua," tutup Agus.(**)



×
Berita Terbaru Update