Agus menyampaikan bahwa dirinya menghargai kebijakan
pemerintah provinsi dalam memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah. Namun,
menurutnya, penyaluran bantuan tersebut perlu memperhatikan prinsip keadilan,
transparansi, dan pemerataan bagi seluruh denominasi gereja serta umat beragama
di delapan kabupaten Papua Pegunungan.
"Saya menghargai niat baik pemerintah dalam memberikan
bantuan kepada rumah-rumah ibadah. Sebagai wakil rakyat, saya tentu tidak
menolak bantuan bagi masyarakat dan lembaga keagamaan. Namun, pemberitaan
tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi serta berbagai aspirasi yang
kami temukan di lapangan selama dua tahun terakhir," ujar Agus dalam
tanggapannya.
Agus menjelaskan, selama dua tahun terakhir terdapat
sejumlah denominasi gereja yang telah berulang kali mengajukan proposal
permohonan bantuan kepada pemerintah daerah. Namun, sebagian di antaranya belum
pernah mendapatkan bantuan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian
pemerintah agar penyaluran hibah keagamaan benar-benar dilaksanakan secara adil
dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh denominasi.
"Apabila bantuan tersebut diperuntukkan bagi seluruh
umat beragama secara adil, maka setiap denominasi seharusnya memiliki
kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian pemerintah," tegasnya.
Selain persoalan pemerataan, Agus juga menyoroti komposisi
penerima hibah gereja sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan.
Dari 21 gereja penerima bantuan, terdapat sembilan gereja
yang berasal dari denominasi GIDI, yakni GIDI Efesus, GIDI Pniel, GIDI Gloria,
GIDI Tiatira, GIDI Filipi, GIDI El-Shadai, GIDI Tiranus, GIDI Mowileme, dan
GIDI Klasis Siniramu.
Dengan demikian, sembilan dari 21 gereja yang disebutkan
berasal dari satu denominasi. Sementara itu, denominasi lainnya hanya
memperoleh satu perwakilan, bahkan ada yang tidak tercantum dalam daftar
penerima.
Agus menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan karena
dirinya keberatan terhadap GIDI, melainkan karena pentingnya penerapan prinsip
keadilan bagi seluruh denominasi.
"Saya tegaskan, persoalan ini bukan karena saya
keberatan terhadap GIDI. GIDI adalah saudara kita dan berhak mendapatkan
perhatian pemerintah. Namun, prinsip keadilan harus berlaku bagi semua
denominasi tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun gereja,"
ungkapnya.
Agus juga mempertanyakan penyaluran hibah yang pada tahap
awal difokuskan di Kabupaten Jayawijaya karena merupakan lokasi ibu kota
Provinsi Papua Pegunungan.
Ia mengatakan dapat memahami alasan pemerintah, tetapi
mengingatkan bahwa tujuh kabupaten lainnya juga memiliki rumah ibadah dan
jemaat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Tujuh kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Tolikara, Lanny
Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mamberamo Tengah.
Menurut Agus, masyarakat dan jemaat di seluruh kabupaten
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Papua Pegunungan
sehingga berhak memperoleh perhatian dan pelayanan yang adil.
"Bagaimana dengan gereja dan masjid di tujuh kabupaten
lainnya? Masyarakat dan jemaat di sana juga merupakan bagian dari Papua
Pegunungan. Mereka juga memiliki kebutuhan pembangunan rumah ibadah dan berhak
mendapatkan perhatian pemerintah," katanya.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, Agus meminta
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pihak-pihak terkait memperhatikan dua
hal utama berikut:
1. Membuka Data Penyaluran Hibah Keagamaan Dua Tahun
Terakhir
Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka total anggaran
hibah keagamaan tahun 2025 dan 2026, termasuk daftar penerima berdasarkan
denominasi gereja, agama, serta kabupaten masing-masing.
Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui
sejauh mana pemerataan bantuan telah dilaksanakan. Jangan hanya menyampaikan
data 26 rumah ibadah, tetapi buka keseluruhan data penyaluran hibah selama dua
tahun terakhir.
2. Menyusun Formula Pemerataan untuk Delapan Kabupaten
dan Seluruh Denominasi
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan perlu menyusun
mekanisme dan formula penyaluran hibah yang adil, transparan, serta dapat
dipertanggungjawabkan.
Pemerataan harus menjangkau seluruh delapan kabupaten dan
tidak terpusat hanya di Kabupaten Jayawijaya maupun didominasi oleh satu
denominasi tertentu.
Jika diperlukan, pemerintah dapat menyusun jadwal dan
tahapan penyaluran bantuan secara terbuka sehingga seluruh denominasi dan rumah
ibadah memperoleh kesempatan yang proporsional sesuai kebutuhan dan ketentuan
yang berlaku.
Pada bagian akhir tanggapannya, Agus menegaskan bahwa
pernyataan tersebut bukan bertujuan memecah belah umat beragama ataupun
mempersoalkan denominasi tertentu.
Ia menyebut kritik dan masukan tersebut merupakan bentuk
kepedulian serta tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan
aspirasi masyarakat.
"Saya mencintai Papua Pegunungan dan tidak ingin ada
jemaat, denominasi, maupun masyarakat yang merasa dianaktirikan di tanahnya
sendiri," ujarnya.
Agus berharap pemerintah dapat menjadikan keadilan,
transparansi, dan pemerataan sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan
penyaluran hibah keagamaan.
"Semua umat beragama memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan perhatian dan pelayanan pemerintah. Semua rumah ibadah layak
memperoleh kesempatan yang adil sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Tuhan memberkati kita semua," tutup Agus.(**)


