-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

PEMKAB Tolikara bersama dua kelompok bertikai deklarasikan damai, sepakat akhiri konflik di karubaga

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 31 Oktober WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-31T12:26:03Z

KARUBAGA . TIMURVIEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Tolikara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh gereja, dan berbagai elemen masyarakat berhasil memfasilitasi perdamaian antara dua kelompok masyarakat yang terlibat konflik pada 24–29 Oktober 2026. Kesepakatan damai tersebut ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Sikap dan Deklarasi Damai di Tugu Salib, Kota Karubaga, Sabtu (31/10/2026).


Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos., bersama Wakil Bupati Yotam Wonda, S.H., M.Si., Ketua DPRK Tolikara, serta unsur Forkopimda hadir langsung dalam prosesi perdamaian tersebut. Kegiatan ini juga melibatkan tokoh adat, tokoh gereja, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemulihan hubungan persaudaraan di tengah masyarakat.

Deklarasi damai 

tersebut mempertemukan perwakilan masyarakat Yikwa Kogoya dari Kogome dan masyarakat Wanimbo Kogoya dari Agung Mulia. Kedua kelompok sepakat mengakhiri pertikaian yang berlangsung selama enam hari serta berkomitmen menghentikan segala bentuk permusuhan, ancaman, provokasi, penyerangan, dan tindakan balas dendam.


Mengusung tema “Memelihara Damai di Tanah Injil dan Merawat Warisan Penginjilan”, deklarasi ini menegaskan pentingnya menjaga Kabupaten Tolikara sebagai Tanah Injil dan Tanah Damai. Nilai-nilai iman, adat istiadat, serta ikatan kekeluargaan ditegaskan sebagai landasan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.


Dalam Pernyataan Sikap Bersama, kedua kelompok menegaskan bahwa konflik antarkeluarga, antarmarga, maupun antarkelompok masyarakat tidak boleh kembali menimbulkan pertumpahan darah. Identitas keluarga, suku, agama, maupun kelompok tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan dan martabat manusia.


Selain mengakhiri pertikaian, kedua pihak juga menyepakati pemulihan hubungan persaudaraan melalui komunikasi, sikap saling mendengarkan, dan pembangunan kembali kepercayaan. Keluarga yang terdampak konflik diharapkan memperoleh perhatian dan pendampingan, sedangkan persoalan yang muncul di kemudian hari harus diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan aparat keamanan.


Aspek penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam kesepakatan tersebut. Para pihak menyatakan menghormati hak korban dan keluarganya untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, serta penyelesaian yang berkeadilan melalui mekanisme hukum negara dan hukum adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Deklarasi itu sekaligus menegaskan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan setiap orang dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Masyarakat diajak membangun kehidupan yang rukun tanpa membedakan suku, marga, agama, asal daerah, maupun latar belakang sosial.



Sebagai langkah konkret menjaga keberlanjutan perdamaian, kedua kelompok bersama pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan sepakat membentuk forum komunikasi perdamaian. Forum tersebut akan menjadi wadah penyampaian aspirasi, pencegahan konflik sejak dini, mediasi perselisihan, serta koordinasi dengan pihak berwenang dalam mengawal pelaksanaan kesepakatan damai.


Tidak hanya berfokus pada penghentian konflik, deklarasi tersebut juga mendorong pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Hal itu mencakup pendataan korban dan kerugian, pelayanan bagi korban luka, pendampingan keluarga yang berduka, serta pemulihan aktivitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, dan peribadatan.


Dalam ikrar yang dibacakan bersama, seluruh pihak menyatakan kesediaan untuk mengakhiri pertikaian, kekerasan, dan tindakan balas dendam. Mereka juga berkomitmen menjaga kehidupan, menghormati hak setiap orang, serta memelihara perdamaian mulai dari lingkungan keluarga, gereja, kampung, hingga seluruh wilayah Kabupaten Tolikara.


Pernyataan Sikap dan Deklarasi Damai tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua kelompok masyarakat, disaksikan dan turut ditandatangani oleh unsur pemerintah daerah, DPRK, Forkopimda, pimpinan gereja, lembaga adat, serta perwakilan masyarakat.


Melalui kesepakatan ini, masyarakat Tolikara diharapkan dapat kembali menjalankan kehidupan sehari-hari secara aman, damai, dan harmonis. Momentum perdamaian di Tugu Salib Karubaga tersebut diharapkan menjadi titik awal memperkuat persatuan, merawat warisan penginjilan, serta mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang.

“Tolikara Tanah Injil dan Tanah Damai. Memelihara Damai adalah Kewajiban Kita Bersama.”

×
Berita Terbaru Update