Nindison Lambe Soroti Pelaksanaan Konferda GAMKI Papua Tengah, Minta DPP dan Senior Organisasi Turun Tangan

NABIRE|TIMURVIEWS.COM – Pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) dan Konferensi Daerah (Konferda) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Provinsi Papua Tengah yang digelar pada 9–10 Oktober 2026 mendapat sorotan dari Sekretaris DPC GAMKI Kabupaten Puncak Jaya, Nindison Lambe, S.Kom. Ia menilai proses pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dievaluasi karena diduga tidak berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) GAMKI.

Nindison menyampaikan bahwa konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten seharusnya menjadi perhatian utama sebelum pelaksanaan Konferda. Menurutnya, penguatan struktur kepengurusan di daerah merupakan bagian penting untuk memastikan kesiapan organisasi dan kepatuhan terhadap mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa caretaker yang ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI perlu memprioritaskan konsolidasi serta pembentukan kepengurusan definitif di sejumlah kabupaten sebelum melangkah ke tahapan konferensi daerah.

“Ketua caretaker DPD wajib hukumnya melakukan konsolidasi organisasi, yaitu mendefinitifkan setidaknya tiga hingga empat kabupaten terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan Konferda,” ujar Nindison kepada awak media.

Menurutnya, konsolidasi di tingkat kabupaten penting untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus memastikan keberadaan dan legalitas kepengurusan. Ia juga berpandangan bahwa pelantikan pengurus cabang idealnya dilaksanakan di daerah masing-masing agar organisasi dapat membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Selain menyoroti konsolidasi, Nindison mempertanyakan mekanisme pelaksanaan Pleno I dan Pleno II dalam rangkaian Konfercab dan Konferda tersebut. Ia menilai susunan acara dan proses persidangan perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan ketentuan organisasi serta menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan.

“Kami mencurigai ini ada cacat hukum dan sudah masuk dalam ‘settingan’ untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kecurigaan yang disampaikan Nindison terhadap proses pelaksanaan konferensi. Karena itu, menurutnya, diperlukan evaluasi organisasi untuk memastikan apakah seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi GAMKI.

Ia juga menyoroti pembahasan mengenai AD/ART, Peraturan Organisasi, mekanisme persidangan, hingga peran *steering committee*. Menurut Nindison, materi-materi mendasar tersebut semestinya dibahas secara jelas dalam forum persidangan dan tidak hanya diserahkan sebagai rekomendasi.

Nindison menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian karena Papua Tengah memiliki delapan kabupaten dengan tingkat perkembangan organisasi GAMKI yang berbeda. Ia menyebut Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya sebagai daerah yang memiliki rekam jejak organisasi cukup panjang, sementara enam kabupaten lainnya masih membutuhkan penguatan struktur dan pendampingan organisasi.

Atas kondisi tersebut, DPC GAMKI Kabupaten Puncak Jaya meminta DPP GAMKI dan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) memberikan perhatian serius terhadap proses konsolidasi dan pelaksanaan konferensi di Papua Tengah. Ia berharap pimpinan pusat melakukan evaluasi serta memberikan arahan agar seluruh tahapan organisasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nindison juga meminta para senior GAMKI untuk tidak mengabaikan perkembangan organisasi di Papua Tengah. Menurutnya, keterlibatan para senior dibutuhkan untuk menjaga marwah organisasi, memperkuat persatuan, serta memastikan proses kaderisasi berjalan sesuai aturan.

“Siapa pun yang ingin menjadi ketua cabang, ketua caretaker, atau ketua DPD silakan saja. Namun, tuntutan kami, proses-proses organisasi harus dijalankan sesuai aturan. Ini penting agar GAMKI memiliki nilai jual, aura, dan wibawa sebagai organisasi pengabdian serta organisasi salib yang patuh pada AD/ART,” pungkasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa seluruh senior GAMKI diharapkan memberikan perhatian serius terhadap dinamika organisasi di Papua Tengah. Ia berharap setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku demi menjaga integritas, soliditas, dan keberlanjutan GAMKI di wilayah tersebut.